MBG Pangkas Dana Pendidikan, Seskab Teddy Jawab Tegas
- Istimewa
VIVATechno - Polemik soal pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di ruang publik. Isu yang berkembang menyebut program tersebut mengurangi alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, klarifikasi resmi pemerintah dan DPR menegaskan hal itu tidak benar.
Teddy Indra Wijaya selaku Sekretaris Kabinet menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen dari APBN sesuai amanat konstitusi.
Ia menegaskan, pendanaan MBG tidak “mengambil” dana pendidikan, melainkan merupakan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang telah dibahas bersama pemerintah dan DPR dalam mekanisme penganggaran resmi.
Menurut Teddy, seluruh proses perencanaan dan pengesahan anggaran dilakukan secara kolektif melalui pembahasan APBN, termasuk dalam forum Badan Anggaran DPR hingga ditetapkan dalam Undang-Undang APBN.
Dukungan terhadap penjelasan tersebut datang dari kalangan akademisi. Dr. Iswadi dari Universitas Esa Unggul menilai narasi yang menyebut MBG memangkas dana pendidikan merupakan kesalahpahaman dalam memahami struktur anggaran negara.
Ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya, penyusunan APBN melibatkan klasifikasi fungsi dan program belanja yang disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.
Dengan demikian, penempatan anggaran MBG tidak serta-merta mengurangi porsi pendidikan yang telah ditetapkan sebesar 20 persen.
Program MBG
“Anggaran MBG dibahas dan disetujui melalui mekanisme legislasi APBN. Ini bukan soal mengambil dari anggaran pendidikan, tetapi penempatan program dalam fungsi belanja yang telah disepakati secara kolektif,” ujar Teddy dalam keterangannya, Rabu 4 Maret 2026.
Dr. Iswadi menambahkan, kebijakan pembangunan sumber daya manusia tidak hanya bergantung pada aspek kurikulum dan infrastruktur pendidikan, tetapi juga pada intervensi gizi bagi peserta didik.
Peningkatan status gizi anak usia sekolah dinilai menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran dalam jangka panjang.
Senada dengan itu, Said Abdullah selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI menyatakan seluruh tahapan pembahasan dan persetujuan anggaran MBG telah dilakukan sejak perumusan APBN 2025 hingga APBN 2026.
Ia menegaskan bahwa DPR bertanggung jawab secara etik dan konstitusional atas setiap persetujuan anggaran yang ditetapkan.
