MBG Siswa Dihentikan Saat Libur Sekolah, Sistem Bundling Resmi Dihapus
- Pemprov Jateng
VIVATechno – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa selama masa libur sekolah, sebuah kebijakan baru yang menjadi bagian dari langkah efisiensi anggaran pemerintah yang tengah dijalankan secara menyeluruh.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya menyampaikan perubahan kebijakan ini secara resmi dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 26 Mei 2026.
"Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi kalau siswanya libur atau ada kegiatan di luar sekolah, maka tidak diberikan MBG," kata Sony.
Perubahan ini juga sekaligus menghapus sistem bundling atau skema pemberian paket makanan rapel untuk hari libur yang selama ini berlaku ketika ada hari libur di tengah pekan.
"Kalau sebelumnya ada bundling, misalnya hari Rabu dan Kamis libur, maka hari Selasa makanan untuk hari libur ikut dibagikan dalam bentuk paket bawaan. Nah sekarang sudah tidak lagi," jelas Sony.
Selain menghapus sistem bundling, BGN juga mengubah pola distribusi MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan sebagai wujud nyata dukungan terhadap efisiensi anggaran negara.
"Kita mendukung efisiensi anggaran tersebut. Salah satu bentuk dukungan BGN adalah melakukan perubahan pola pendistribusian MBG yang semula enam hari menjadi lima hari," ujar Sony.
Sony menambahkan bahwa langkah ini juga merupakan bagian dari penguatan tata kelola operasional program MBG secara nasional, agar distribusi makanan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata penerima manfaat di lapangan dan tidak ada pemborosan anggaran untuk distribusi yang tidak terserap.
Perubahan pola distribusi ini diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun, angka yang cukup signifikan di tengah tekanan fiskal yang tengah dihadapi pemerintah akibat gejolak ekonomi global.
Meski pola distribusi berubah, BGN memastikan tidak ada pengurangan nilai manfaat makanan yang diterima peserta program, di mana standar Rp10 ribu per porsi di Pulau Jawa dan sekitarnya tetap dipertahankan, serta penyesuaian harga tetap diberlakukan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau kawasan 3T.
