MBG 3B Digencarkan di Kepri, Wamendukbangga Soroti Bahaya Stunting
- Badan Gizi Nasional
VIVATechno – Upaya pemerintah menekan angka stunting di Indonesia terus diperkuat dengan menggencarkan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus untuk kelompok paling rentan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang dikenal sebagai Kelompok 3B.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, turun langsung ke lapangan untuk membagikan MBG 3B kepada para penerima manfaat di Jalan Sidojadi, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada Selasa 26 Mei 2026.
Isyana menyampaikan bahwa intervensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan, meski upaya tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
"Untuk angka prevalensi stunting di Kepri saat ini sudah 14 persen, di bawah prevalensi stunting nasional 19,8 persen. Mudah-mudahan ini bisa terus ditingkatkan, karena program untuk mengatasi stunting terus kita lakukan," kata Isyana usai membagikan MBG 3B di Tanjungpinang.
Isyana menegaskan bahwa program MBG khusus Kelompok 3B dirancang untuk memastikan asupan gizi yang cukup sejak masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sebuah fase yang dianggap paling kritis dalam menentukan apakah seorang anak akan tumbuh sehat atau berisiko mengalami stunting.
"Fase 1.000 HPK menjadi sangat krusial untuk mencegah kasus stunting," ujar Isyana.
Selain mendistribusikan MBG secara langsung, pemerintah juga menjalankan pendekatan kolaboratif melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang dikenal dengan singkatan Genting.
Gerakan ini mengajak berbagai pihak mulai dari perusahaan swasta, BUMN, BUMD, hingga masyarakat umum untuk turut berkontribusi dalam pencegahan stunting melalui penyaluran bantuan atau program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada keluarga yang berisiko.
Bantuan yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan pangan saja, melainkan juga mencakup pemberian gizi tambahan, perbaikan jamban, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga penyediaan akses air bersih yang layak untuk keluarga rentan.
"Ini semua program kolaborasi pentahelix, karena pencegahan stunting membutuhkan peran serta semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, swasta, serta BUMN dan BUMD," kata Isyana.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah juga melakukan pendataan keluarga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memetakan keluarga yang masuk kategori prioritas penanganan stunting berdasarkan tingkat kerentanan, mulai dari C1, C2, hingga C3 yang diprioritaskan sebagai Keluarga Risiko Stunting (KRS).
