Pemulihan Pascabencana Sumatera Diklaim Progres Cepat dalam 2 Bulan
- Istimewa
VIVA - Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) menilai percepatan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera menunjukkan peningkatan kinerja birokrasi dan koordinasi lintas sektor pemerintah dalam dua bulan terakhir.
Ketua IBSW, Nova Andika, menyampaikan bahwa respons cepat pemerintah dalam menangani dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi indikator efektivitas kerja kolaboratif antara kementerian, lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Menurutnya, pola kerja terpadu mampu meminimalkan hambatan administratif yang kerap memperlambat proses pemulihan.
Pernyataan tersebut merujuk pada paparan pemerintah mengenai progres pemulihan infrastruktur dan layanan publik.
IBSW mencatat pembangunan sekitar 5.500 unit hunian sementara dan tetap dalam kurun waktu dua bulan, perbaikan 98 jembatan, serta pemulihan 99 ruas jalan nasional sebagai capaian signifikan di tengah kondisi pascabencana.
Di sektor pelayanan dasar, pemerintah juga disebut telah mengaktifkan kembali 87 rumah sakit dan 867 puskesmas.
Selain itu, hampir seluruh sekolah di wilayah terdampak kembali beroperasi, bersamaan dengan pembukaan kembali lebih dari seratus pasar rakyat dan ratusan gerai ritel untuk menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya
- Istimewa
IBSW turut menyoroti pemulihan sektor komunikasi dan informasi yang dinilai krusial dalam masa krisis.
Pendirian media center terpadu serta posko informasi di berbagai titik strategis disebut membantu menjaga arus informasi publik, mendukung koordinasi petugas, serta menekan penyebaran hoaks di tengah situasi darurat.
Dalam aspek ekonomi dan kebutuhan pokok, IBSW mengapresiasi langkah pemerintah yang menekankan stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga menjelang Ramadan di wilayah terdampak.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan sosial ekonomi.
IBSW juga menilai sistem pemantauan real-time yang melibatkan laporan berkala dari satgas dan kementerian berhasil mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.
Mekanisme pengawasan tersebut dianggap mampu meningkatkan akuntabilitas sekaligus mendorong percepatan eksekusi program pemulihan.
Sebagai lembaga pemantau birokrasi dan pelayanan publik, IBSW berharap model koordinasi lintas sektor, percepatan penyaluran anggaran, serta pengawasan berlapis yang diterapkan dalam penanganan bencana di Sumatera dapat menjadi standar operasional dalam penanganan krisis nasional ke depan.
