Tak Lagi Sekadar Blokir Situs, Ini Strategi Baru Pemerintah Lawan Judi Online
VIVA - Pemerintah terus mengembangkan strategi dalam pemberantasan judi online dengan memperluas fokus penindakan.
Jika sebelumnya langkah lebih banyak dilakukan melalui pemblokiran situs, kini pendekatan diperluas hingga menyasar ekosistem yang menopang aktivitas perjudian digital.
Pendekatan tersebut mencakup pemutusan akses platform, pengawasan serta pemutusan aliran dana, penguatan pengawasan sistem keuangan, hingga penegakan hukum terhadap jaringan pelaku.
Langkah ini dijalankan melalui kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), industri perbankan, serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Strategi Baru Tak Hanya Blokir Situs Judi Online
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemberantasan judi online memerlukan pendekatan yang menyeluruh sehingga tidak berhenti pada pemutusan akses situs semata.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam OJK Banking Forum 2026 bertema Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi Perbankan serta Peningkatan Upaya Pemberantasan Kejahatan Keuangan dan Perjudian Online di Era Digital yang digelar di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Juli 2026.
"Pemberantasan judi online harus dilakukan menyeluruh, tidak cukup atau tidak boleh berhenti hanya kepada pemutusan akses situs saja, tapi keseluruhan ekosistemnya," ujar Meutya.
Menurut pemerintah, kolaborasi lintas lembaga menjadi bagian penting untuk mempersempit ruang gerak jaringan perjudian digital, termasuk melalui pengawasan transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan aktivitas ilegal.
Aktivis Pemuda Nilai Pendekatan Lebih Komprehensif
Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rusdi Ali Hanafia, menilai strategi yang diterapkan pemerintah menunjukkan perubahan pendekatan karena tidak hanya menangani dampak di permukaan, tetapi juga berupaya menyentuh akar persoalan.
Menurut Rusdi, sinergi antara Kemkomdigi bersama regulator sektor keuangan dan aparat penegak hukum berpotensi mempersempit ruang gerak pelaku apabila dijalankan secara konsisten.
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang kini menyasar seluruh ekosistem, mulai dari akses platform, aliran dana hingga jaringan pelakunya," kata Rusdi dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menilai pengawasan yang terintegrasi dapat membuat jalur operasional perjudian online semakin sulit dijalankan karena tidak hanya akses digital yang dibatasi, tetapi juga aktivitas transaksi keuangannya diawasi.
