Strategi Baru Pos Indonesia Bendung Inflasi Pangan 2026
- Istimewa
VIVA - Pos Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan menstabilkan inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Hal ini disampaikan oleh Dino Aryadi, EVP Enterprise Business Pos Indonesia, dalam kegiatan GPIPS wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Dino menekankan bahwa Pos Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran distribusi pangan serta memperkuat konektivitas antarwilayah melalui jaringan logistik yang luas di seluruh Indonesia.
“Dengan jaringan, SDM, dan infrastruktur logistik yang menjangkau pelosok Tanah Air, Pos Indonesia siap memperlancar arus komoditas pangan dan mendukung stabilitas harga,” kata Dino.
Ia menambahkan, tantangan pengendalian inflasi pangan semakin kompleks akibat perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan pasokan pangan yang bersifat musiman.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN logistik, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dinilai krusial untuk menjaga harga pangan tetap terkendali.
Keterlibatan Pos Indonesia dalam GPIPS menjadi bukti kontribusi BUMN logistik nasional dalam mendukung agenda strategis pemerintah.
Fokus utama perusahaan meliputi efisiensi distribusi, dukungan armada, dan digitalisasi logistik untuk menjaga rantai pasok tetap kuat.
GPIPS sendiri dirancang sebagai strategi menyeluruh untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui tiga fokus utama yaitu peningkatan produksi, kelancaran distribusi, dan sinergi pusat–daerah.
Menurut Ricky P. Gozali, Deputi Gubernur Bank Indonesia, inflasi nasional 2025 tercatat 2,92% (yoy), namun pada Januari 2026 meningkat menjadi 3,55% (yoy), terutama karena kelompok pangan bergejolak.
“Upaya pengendalian inflasi pangan harus diperkuat agar tetap berada dalam kisaran 3–5%,” ujar Ricky.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya inovasi digital, termasuk penggunaan platform SiBenih dan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), untuk mengoptimalkan produksi dan distribusi pangan daerah.
Kegiatan GPIPS juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, antisipasi cuaca ekstrem, dan percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.
Selain itu, rangkaian GPIPS mencakup temuwicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana-prasarana pertanian, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas KAD.*
