Kadin Jabar Memanas! Fakta di Balik Dualisme Muprov Bandung
- Istimewa
VIVATechno – Ketua Umum Kadin Jawa Barat hasil Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII di Hotel Preanger Bandung, H. Nizar Sungkar, mendesak Kadin Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) hasil Muprov tersebut.
Dalam rapat konsolidasi Kadin Jabar yang digelar di Purwakarta, Sabtu 1 November 2025, Nizar mendapat dukungan dari 18 Ketua Kadin Kabupaten/Kota dan sejumlah anggota luar biasa (ALB).
Ia mengaku terharu dengan besarnya kepercayaan itu. “Tingkat kepercayaan para Kadinda dan ALB sangat besar. Saya bertekad untuk mengembalikan marwah Kadin Jabar agar kembali solid dan profesional,” ujar Nizar, Minggu 2 November 2025.
Nizar menegaskan, pihaknya sudah menyerahkan seluruh hasil Muprov dan rapat formatur kepada Kadin Indonesia. Ia berharap proses verifikasi dilakukan secara fair dan sesuai AD/ART serta Peraturan Organisasi (PO).
“Kami sudah sampaikan semua dokumen resmi ke Kadin Indonesia. Harapan kami, prosesnya objektif, tidak dipengaruhi kepentingan apa pun,” kata Nizar.
Ia juga menyinggung adanya pihak lain yang mengklaim telah menggelar Muprov tandingan di Jawa Barat. Menurutnya, kegiatan itu tidak sah secara hukum organisasi.
“Kalau kumpul - kumpul orang pakai baju putih, itu bukan Muprov. Tidak ada dua Muprov di Jabar. Hanya satu yang sah dan itu yang kami perjuangkan SK-nya,” tegasnya.
Dari total 27 Kadin kabupaten/kota di Jawa Barat, sebanyak 18 daerah telah menyatakan dukungan resmi terhadap hasil Muprov Bandung.
Dukungan itu didasarkan pada kesepakatan bersama bahwa yang berhak memilih adalah Kadin daerah dengan SK yang ditandatangani Cucu Sutara dan Caretaker Agung Suryamal.
“Kesepakatannya jelas. Peserta Muprov Jabar adalah mereka yang SK-nya ditandatangani Pak Cucu dan Pak Agung. Dan itu yang hadir di Preanger,” jelas Nizar.
Nizar mengaku telah beberapa kali berkomunikasi langsung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, untuk mempercepat proses SK. Namun hingga kini, keputusan final belum juga keluar.
“Waktu Pak Erwin Aksa datang ke Jabar, beliau minta waktu satu minggu untuk menyelesaikan ini. Tapi sudah sebulan, belum juga ada realisasi,” ungkapnya.
Ia mengingatkan agar tidak ada kekosongan kepemimpinan di tubuh Kadin Jabar yang bisa menimbulkan dualisme berkepanjangan.
