Konflik Kadin Jabar Belum Usai, Mediasi Lanjut 16 Februari 2026
VIVA - Sidang mediasi perkara gugatan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat terhadap Kadin Indonesia digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 5 Februari 2026.
Mediasi berlangsung lebih dari satu jam dan akan dilanjutkan pada 16 Februari 2026. Pihak penggugat hadir melalui perwakilan Ketua Kadin Garut Rajab Prijadi dan Ketua Kadin Indramayu Mulyadi Cahya.
Sementara sejumlah tergugat, termasuk Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, tidak terlihat hadir langsung dalam proses mediasi.
Kuasa hukum penggugat, Roy Sianipar, menyampaikan resume materi gugatan yang menyoroti pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Jawa Barat di Bogor yang menetapkan Almer Faiq Rusyidi sebagai ketua.
Menurutnya, pelaksanaan Muprov tersebut dinilai cacat hukum dan tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Penggugat mendorong agar mediasi menghasilkan kesepakatan penyelenggaraan Muprov ulang guna mengakhiri polemik dualisme kepemimpinan Kadin Jabar.
Di sela sidang, Roy juga mempertanyakan kehadiran kuasa hukum pihak tergugat yang mewakili Almer Faiq Rusyidi. Ia menilai tidak terdapat surat kuasa resmi dari prinsipal sehingga status kehadiran kuasa hukum tersebut menjadi sorotan dalam forum mediasi.
Perkara ini merupakan kelanjutan sidang sebelumnya pada 29 Januari 2026, di mana majelis hakim yang dipimpin Eman Sulaeman menawarkan jalur mediasi. Proses mediasi dipimpin mediator non-hakim Sri Wiguna.
Sementara itu, kuasa hukum Anindya Bakrie, Azis Syamsudin, berharap konflik internal organisasi dapat diselesaikan secara damai. Ia menyatakan optimistis polemik tidak akan berkepanjangan dan dapat dituntaskan melalui kesepakatan bersama.
Roy Sianipar juga menyampaikan keyakinannya bahwa mediasi berpotensi menghasilkan keputusan yang mengarah pada Muprov ulang. Ia menegaskan kliennya hanya menginginkan pelaksanaan aturan organisasi berjalan sesuai AD/ART.
Sengketa ini bermula dari dualisme kepemimpinan Kadin Jawa Barat setelah dua Muprov digelar pada 24 September 2025 di Bogor dan Bandung. Dalam Muprov Bandung, Nizar Sungkar terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Jabar, sementara Muprov Bogor menetapkan Almer Faiq Rusyidi sebagai ketua.
Polemik memuncak setelah Kadin Indonesia melantik Almer di Cirebon pada 27 November 2025. Sejumlah pengurus Kadin daerah di Jawa Barat kemudian mengajukan gugatan perdata yang terdaftar dengan nomor perkara 1356/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL.