Golkar Minta Dana Pendidikan Tak Dipakai MBG, DPR Usul Skema Baru
- SMAN 2 Cikarang Selatan
VIVATechno – Perdebatan soal sumber pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat ke permukaan, kali ini dipicu oleh suara lantang dari internal koalisi pemerintah yang meminta agar anggaran pendidikan tidak dijadikan sumber dana untuk mendukung keberlangsungan program tersebut.
Ketua Fraksi Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan permintaan tersebut secara terbuka dan menegaskan pihaknya akan menyurati langsung Presiden Prabowo Subianto untuk meminta agar pos anggaran pendidikan dalam APBN tetap terlindungi.
"Jadi, kalau memang program MBG terus dilaksanakan, ya, kami berharap Menteri Keuangan cari sumber pendanaan yang lain, agar program MBG tetap berjalan," kata Mekeng usai diskusi Fraksi Golkar MPR RI di Bintaro, Tangerang Selatan, Senin 25 Mei 2026.
Mekeng menyatakan pihaknya optimistis surat tersebut akan mendapatkan respons positif dari Presiden dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
"Ya, mudah-mudahan surat kami bisa diterima dan ditanggapi dengan positif," jelasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyatakan menghormati sikap Golkar yang menekankan pentingnya menjaga anggaran pendidikan tetap sesuai amanat konstitusi.
"Kami menilai bahwa upaya atau sikap tersebut merupakan bagian dari pandangan politik yang harus diapresiasi, terutama karena dilandasi semangat menjaga amanat konstitusi agar sektor pendidikan tetap memperoleh dukungan anggaran yang memadai," ujar Lalu kepada wartawan, Selasa 26 Mei 2026.
Meski demikian, Lalu menegaskan bahwa Komisi X DPR tetap mendukung penuh pelaksanaan program MBG dan tidak memandangnya sekadar program bantuan sosial semata.
"Namun demikian, kami Komisi X DPR, tetap mendukung program MBG, karena MBG bukan sekadar program sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia," ujarnya.
Lalu meminta pemerintah untuk segera merancang skema pembiayaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan agar program MBG dapat berjalan beriringan dengan penguatan sektor pendidikan tanpa harus saling mengorbankan.
"Kami menginginkan bahwa ke depan, pelaksanaan program MBG perlu dirancang dengan skema pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan," katanya.
"Komisi X berharap pemerintah dapat memastikan bahwa program MBG berjalan seiring dengan penguatan anggaran pendidikan, sehingga keduanya saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita pembangunan manusia Indonesia yang unggul," sambungnya.
