Jatim Transformasi Birokrasi, Khofifah Gunakan Talent DNA ESQ
- Istimewa
VIVA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan Talent DNA ESQ pada Jumat (30/1/2026).
Pelantikan yang digelar di Surabaya ini menjadi langkah baru dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Timur.
Untuk pertama kalinya, rotasi dan promosi jabatan eselon II dilakukan dengan mengintegrasikan pemetaan karakter, potensi kepemimpinan, serta kecocokan talenta dengan kebutuhan strategis organisasi.
Khofifah menegaskan, transformasi birokrasi harus dimulai dari penempatan sumber daya manusia yang tepat.
Pendekatan berbasis talenta dan karakter dinilai mampu meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan sekaligus mempercepat realisasi program pembangunan daerah.
“Penempatan pejabat harus sesuai dengan potensi dan karakter kepemimpinannya agar kinerja organisasi semakin optimal,” ujar Khofifah, Senin 2 Februari 2026.
Pemprov Jawa Timur sendiri mencatatkan capaian kinerja pelayanan publik terbaik nasional tahun 2025 dengan skor 4,75 dari skala 5 berdasarkan penilaian Kementerian PANRB. Penilaian tersebut mencakup enam aspek pelayanan dan melibatkan lintas sektor pemerintahan.
Dalam susunan jabatan baru, Mohammad Yasin yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda Jawa Timur dilantik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim.
Sementara Dr. Nurkholis yang sebelumnya memimpin Dinas ESDM dipercaya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Di lingkungan Sekretariat Daerah, Dydik Rudi Prasetya dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sedangkan Imam Hidayat mengisi posisi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Perubahan kepemimpinan juga terjadi di jabatan kewilayahan dan dinas teknis.
Sufi Agustini yang sebelumnya menjabat Kepala Bakorwil Pamekasan kini memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK). Adapun posisi Kepala Bakorwil Bojonegoro kini diemban oleh Tri Wahyu Liswati.
Khofifah menjelaskan, uji kompetensi dalam proses pelantikan ini melibatkan tim independen dari Universitas Brawijaya dan Universitas Airlangga untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penilaian.
Pelantikan tersebut merupakan tahap awal penyegaran birokrasi di Jawa Timur. Mengingat masih terdapat sejumlah jabatan pimpinan OPD yang kosong, Pemprov Jatim akan melanjutkan proses uji kompetensi secara bertahap.
