Program MBG Tetap Jalan, Presiden Prabowo Akui Tutup 3.000 Dapur yang Asal-Asalan

VIVATechno – Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah drastis dalam mengevaluasi program unggulan nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Rabu (20/5/2026), Kepala Negara secara terbuka mengakui adanya sengkarut tata kelola di lapangan.

Tidak main-main, ketegasan pemerintah ditunjukkan dengan penutupan ribuan dapur penyedia makanan yang dinilai tidak memenuhi standar operasional dan kualitas yang telah ditetapkan.

“Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” ujar Presiden Prabowo di hadapan anggota parlemen.

Komitmen Konstitusi: Jangkau 62 Juta Penerima Termasuk Lansia

Meski manajemen ribuan vendor dapur bermasalah dihentikan, Prabowo menegaskan bahwa program strategis ini tidak akan mandek.

Sebaliknya, pemerintah terus melakukan perluasan skala cakupan secara masif demi memenuhi amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Hingga Mei 2026, program MBG dilaporkan telah mengalirkan manfaat kepada 62,4 juta jiwa setiap harinya. Data tersebut mencakup kelompok prioritas tinggi seperti:

• 6,3 juta jiwa gabungan dari balita, ibu menyusui, dan ibu hamil.
• Perluasan baru yang menyasar 500 ribu lansia terlantar yang hidup sebatang kara.

"Karena itu perintah Pasal 33 dan 34 UUD 1945, bahwa kaum miskin diurus negara," tegas Presiden.

Instruksi Khusus ke Kepala Daerah dan DPR: Periksa Semua Dapur!

Menyikapi celah pengawasan yang sempat dimanfaatkan oleh pengelola dapur asal-asalan, Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi terbuka.

Ia memerintahkan seluruh jajaran pejabat daerah—mulai dari bupati, wali kota, hingga anggota DPR—untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke fasilitas-fasilitas produksi MBG.

Pemerintah pusat memastikan tidak akan menoleransi sanksi administratif belaka bagi pengelola yang nakal atau menurunkan standar gizi.

“Saya minta pejabat dan saya perintahkan DPR, bupati, periksa semua dapur. Kalau tidak ada yang sesuai, laporkan segera dan kita tindak. Kita tidak akan mengizinkan masalah penting ini diurus tidak benar,” pungkas Prabowo dengan nada retorika yang tegas.

Langkah pembersihan rantai pasok dapur MBG ini menjadi sinyal kuat bahwa RAPBN 2027 akan memperketat sistem monitoring dan digitalisasi kontrol kualitas pangan nasional agar anggaran negara tepat sasaran.*