MBG Bermasalah, 3.000 Dapur Ditutup dan Pengawasan Nasional Diperketat
VIVATechno - Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui masih banyak persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengakuan itu disampaikan saat pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan yang masih terjadi dalam pengelolaan MBG di lapangan. Bahkan, pemerintah telah menutup ribuan dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional.
“Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” ujar Prabowo.
Langkah penutupan tersebut disebut sebagai bentuk evaluasi serius pemerintah agar program strategis nasional itu tidak dijalankan secara asal-asalan.
Program MBG Jangkau 62,4 Juta Penerima Manfaat
Meski mengakui masih terdapat kendala, Prabowo memastikan program MBG tetap dilanjutkan dan diperluas ke lebih banyak kelompok masyarakat rentan.
Menurut data terbaru pemerintah, program MBG saat ini telah dinikmati sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlah itu mencakup anak-anak, balita, ibu hamil hingga ibu menyusui.
Prabowo mengungkapkan sebanyak 6,3 juta penerima manfaat berasal dari kelompok balita, ibu menyusui, dan ibu hamil yang dianggap membutuhkan perhatian khusus terkait pemenuhan gizi nasional.
“MBG sekarang dinikmati 62,4 juta tiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, ibu menyusui, dan ibu hamil,” katanya.
Pemerintah juga berencana memperluas cakupan penerima MBG kepada kelompok lansia yang hidup sendiri tanpa dukungan keluarga.
Lansia Sebatang Kara Akan Dapat MBG
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sekitar 500 ribu lansia sebatang kara akan masuk dalam daftar penerima manfaat program MBG.
“Kita juga akan memberikan MBG kepada 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, sebatang kara dan butuh MBG,” ungkapnya.
Menurut Prabowo, program MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari amanat konstitusi yang mewajibkan negara hadir melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
“Karena itu perintah Pasal 33 dan 34 UUD 1945, bahwa kaum miskin diurus negara,” tegasnya.
Prabowo juga meminta seluruh kepala daerah hingga anggota DPR ikut turun langsung mengawasi operasional dapur MBG di wilayah masing-masing. Ia menegaskan setiap pelanggaran atau pengelolaan yang tidak sesuai standar harus segera dilaporkan untuk ditindak tegas pemerintah.
