Fakta Mengejutkan MBG Terungkap! Prabowo Akui 3.000 Dapur Berhenti Operasi
- Gerindra
VIVATechno – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap terbuka yang jarang terlihat dari seorang kepala negara ketika secara terang-terangan mengakui bahwa program unggulannya sendiri masih menyimpan banyak persoalan yang belum tuntas.
Pengakuan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di ruang rapat paripurna DPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.
Di hadapan para anggota dewan, Prabowo tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis di lapangan masih jauh dari sempurna.
"Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur," kata Prabowo.
Jumlah dapur yang ditutup itu merupakan cerminan nyata betapa seriusnya pemerintah dalam melakukan evaluasi dan tidak membiarkan pengelolaan asal-asalan terus berlangsung.
Meski demikian, Prabowo menegaskan program MBG tidak akan berhenti di tengah jalan dan justru terus diperluas cakupannya ke lebih banyak kelompok yang membutuhkan.
Data terbaru yang disampaikannya menunjukkan bahwa program ini kini sudah menjangkau puluhan juta penerima manfaat setiap harinya, termasuk kelompok rentan yang selama ini sulit mendapatkan akses terhadap pemenuhan gizi yang layak.
"MBG sekarang dinikmati 62,4 juta tiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, ibu menyusui, dan ibu hamil," kata dia.
Tak berhenti di situ, Prabowo juga mengumumkan rencana perluasan program ke kelompok masyarakat yang selama ini luput dari perhatian, yaitu para lansia yang hidup seorang diri tanpa keluarga yang bisa menopang kebutuhan mereka.
"Kita juga akan memberikan MBG kepada 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, sebatang kara dan butuh MBG," ungkap Prabowo.
Ia menegaskan program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial biasa, melainkan perwujudan nyata dari amanat konstitusi yang mewajibkan negara hadir untuk melindungi kelompok miskin dan paling rentan.
"Karena itu perintah Pasal 33 dan 34 UUD 1945, bahwa kaum miskin diurus negara," katanya.
Prabowo juga meminta seluruh pejabat daerah dan anggota DPR untuk turun langsung mengawasi operasional dapur MBG di wilayah masing-masing dan tidak segan melaporkan setiap ketidaksesuaian yang ditemukan.
