Bansos Sering Salah Sasaran? Pemerintah Siapkan AI untuk Bereskan Data
Cirebon, VIVA Techno – Vivanians, teknologi ini ditargetkan mulai diterapkan pada akhir 2026. Pemerintah berharap sistem tersebut mampu membuat penyaluran bantuan sosial (bansos), subsidi, hingga berbagai program bantuan langsung menjadi lebih akurat karena menggunakan data yang sudah terintegrasi.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Digital Single ID menjadi bagian dari percepatan transformasi digital Indonesia.
Menurutnya, sistem tersebut akan membantu pemerintah memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Semua bansos atau direct cash transfer nantinya akan lebih targeted," ujar Luhut.
Dengan sistem baru ini, pemerintah ingin mengubah pola pemberian subsidi yang sebelumnya banyak berbasis barang menjadi lebih langsung kepada penerima manfaat.
Data penerima nantinya akan diproses menggunakan teknologi AI agar pemerintah dapat melakukan pemetaan secara lebih tepat.
Data Pemerintah Mulai Disatukan Lewat GovTech
Selain Digital Single ID, pemerintah juga terus mengembangkan GovTech sebagai pusat integrasi data nasional.
Saat ini, sekitar 80 persen sistem GovTech disebut telah terkoneksi dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.
Delapan kementerian dan lembaga utama juga mulai terhubung dalam satu ekosistem digital yang didukung teknologi AI.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah berharap berbagai layanan publik tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Mulai dari data bantuan sosial, layanan masyarakat, hingga kebutuhan administrasi dapat dikelola dalam satu sistem yang lebih efisien.
AI Jadi Kunci Pemerintahan Digital Indonesia
Pemerintah menilai penggunaan AI dapat menjadi langkah penting menuju pemerintahan modern berbasis data.
Luhut menyebut Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara dengan populasi besar yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara menyeluruh.
Selain meningkatkan akurasi bantuan, sistem ini juga diharapkan membantu pemerintah memperluas pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah dapat mengetahui potensi UMKM sekaligus memperluas basis penerimaan negara.
Kapan Digital Single ID Berlaku?
Saat ini pemerintah masih menjalankan tahap uji coba di sejumlah daerah.
Sebanyak 42 provinsi, kabupaten, dan kota menjadi lokasi awal penerapan sistem tersebut sebelum nantinya diperluas secara nasional.
