Dirjen Imigrasi Buka Suara, Bebas Visa Dinilai Tak Bisa Hanya Kejar Wisatawan
Ia menilai setiap perluasan fasilitas bebas visa perlu didukung kajian menyeluruh agar manfaat yang diperoleh sebanding dengan berbagai konsekuensi yang mungkin muncul, termasuk dari sisi penerimaan negara, keamanan, dan kedaulatan.
Sugiat juga menekankan pentingnya pengawasan keimigrasian yang kuat agar kemudahan akses masuk ke Indonesia tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan nasional.
Rektor Universitas Pancasila Prof. Adnan Hamid menilai pengawasan terhadap tenaga kerja asing ilegal masih menghadapi tantangan akibat koordinasi antarlembaga yang belum sepenuhnya terintegrasi.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh warga negara asing yang masuk melalui fasilitas tertentu untuk bekerja tanpa izin sesuai ketentuan.
Sebagai solusi, Adnan mengusulkan penguatan koordinasi melalui regulasi bersama antara kementerian terkait serta pemerintah daerah agar proses pengawasan terhadap tenaga kerja asing dapat dilakukan sejak tahap awal kedatangan.
Diskusi yang juga menghadirkan Guru Besar Hukum Internasional UI Prof. Hikmahanto Juwana dan Co-Founder ISESS Khairul Fahmi tersebut menyoroti bahwa kebijakan bebas visa merupakan keputusan strategis yang memerlukan pertimbangan dari berbagai aspek.
Berbagai pandangan yang muncul menunjukkan adanya dua kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan pariwisata, sekaligus memastikan keamanan nasional, efektivitas pengawasan keimigrasian, serta perlindungan terhadap kepentingan negara.
Sejumlah pembicara sepakat bahwa evaluasi berbasis data menjadi elemen penting sebelum pemerintah mengambil langkah perluasan kebijakan bebas visa di masa mendatang.
Pendekatan tersebut dinilai dapat membantu memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan, ketertiban, dan kedaulatan nasional.**
