3 Miliar per Desa Digelontorkan, Kopdes Siap Ubah Nasib Warga?
- Istimewa
VIVATechno - Pemerintah Indonesia mempercepat realisasi pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di tengah tekanan ekonomi global dan melemahnya daya beli masyarakat.
Langkah ini diperkuat dengan peluncuran buku panduan berjudul “Penguatan Koperasi Merah Putih Melalui Produk Lokal Berbasis Merek Kolektif” karya Dewi Tenty Septi Artiany.
Peluncuran buku yang digelar di Jakarta tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan menjadi momentum strategis dalam memperkuat ekosistem koperasi berbasis produksi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan buku tersebut akan dijadikan rujukan resmi dalam mempercepat implementasi Kopdes Merah Putih.
“Dari target 80 ribu koperasi, sekitar 30 ribu bangunan sedang dalam proses pembangunan, dan 6.300 sudah selesai serta siap beroperasi,” ujar Ferry.
Ia menambahkan, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar untuk pembangunan infrastruktur, gudang, hingga penguatan sumber daya manusia. Konsep merek kolektif yang diusung dalam buku tersebut dinilai menjadi terobosan penting.
Menurut Ferry, pendekatan ini tidak hanya melindungi identitas produk lokal, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai instrumen pembiayaan.
“Produk UMKM lokal harus masuk ke koperasi desa dan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” tegasnya.
Ekonomi Global Tertekan, Koperasi Kembali Jadi Solusi
Situasi ekonomi global yang tidak stabil menjadi latar belakang percepatan program ini. Mantan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menilai koperasi harus kembali menjadi pilar utama ekonomi nasional.
“Koperasi adalah soko guru ekonomi sejak era Mohammad Hatta. Ini momentum untuk mengembalikan kekuatan ekonomi berbasis domestik,” ujarnya.
Di sisi lain, Dewi Tenty menyoroti bahwa kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah, sekitar 5 persen. Ia menilai koperasi di Indonesia masih didominasi model simpan pinjam dan belum optimal dalam sektor produksi.
“Merek kolektif menjadi solusi karena menjaga identitas produk anggota sekaligus memperluas akses pasar,” jelasnya. Konsep ini berbeda dengan white label karena tetap mempertahankan ciri khas produk lokal, sekaligus memperkuat nilai tambah ekonomi komunitas.
Guru Besar UGM sekaligus Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menyambut positif kehadiran buku tersebut. Ia menilai literatur koperasi di Indonesia selama ini cenderung usang dan kurang relevan dengan kondisi terkini.
