Kasus PJU Jabar Disorot Tokoh Antikorupsi, KPK Angkat Bicara
VIVA – Dukungan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk segera menuntaskan dugaan korupsi proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) terus menguat.
Sejumlah tokoh antikorupsi menilai percepatan penanganan perkara penting untuk membuka terang dugaan kerugian negara sekaligus menghindari spekulasi liar di tengah publik.
Mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo, menegaskan bahwa kasus dugaan markup proyek PJU di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat harus segera dibawa ke proses hukum berikutnya.
“Penanganannya memang harus cepat dan segera dibawa ke pengadilan. Jangan terlalu lama, supaya terbuka berapa kerugian negaranya dan siapa saja yang bertanggung jawab,” ujar Yudi dalam keterangannya, Jumat 9 Januari 2026.
Yudi menekankan, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama aparat penegak hukum, termasuk dalam kasus PJU di Jawa Barat yang belakangan ramai diperbincangkan publik karena adanya dugaan pencatutan nama pejabat daerah.
“Dalam praktiknya, pencatutan nama pejabat sering terjadi. Karena itu, justru penanganan cepat sangat penting agar terang mana fakta dan mana sekadar klaim,” tegasnya.
Senada, Ketua Umum Baladhika Adhyaksa, Yunan, meminta aparat penegak hukum bertindak sigap, terutama terhadap perkara yang telah menyita perhatian luas masyarakat.
“Kasus yang sudah jadi perhatian publik seharusnya dipercepat prosesnya, baik perkara kecil maupun besar,” kata Yunan.
Menurut Yunan, dalam banyak kasus korupsi, pencatutan nama pejabat kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melancarkan aksinya, meskipun belum tentu pejabat yang disebut benar-benar terlibat.
“Di lapangan memang sering ada yang mengatasnamakan tokoh tertentu. Benar atau tidaknya harus dibuktikan melalui proses hukum yang cepat dan transparan,” ujarnya.
Baladhika Adhyaksa berharap Kejati Jawa Barat bergerak cepat agar duduk perkara segera terbuka dan tidak berlarut - larut.
“Percepatan penting agar kasus ini jelas dan tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, menilai percepatan penanganan perkara juga krusial untuk mencegah polemik di tengah masyarakat.
“Kejaksaan perlu menjelaskan sejauh mana progres penanganan laporan dugaan korupsi PJU tersebut,” kata Julius.
