Panic Buying BBM Mulai Meluas, Muncul Celah Penyalahgunaan Barcode BBM Subsidi

VIVA - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying di tengah munculnya antrean panjang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah. 

Ia menilai kepanikan masyarakat justru berpotensi memperburuk distribusi BBM bersubsidi dan memicu distorsi pasar. Menurut Tulus, situasi distribusi BBM saat ini masih dapat dikendalikan apabila masyarakat mengikuti arahan pemerintah dan tidak membeli BBM secara berlebihan. 

Ia menegaskan fenomena antrean BBM juga dipengaruhi kondisi geopolitik global yang berdampak pada negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.

“Perilaku panic buying justru bisa memperparah distribusi BBM di daerah. Masyarakat sebaiknya tetap tenang dan mengikuti kebijakan pemerintah,” ujar Tulus dalam keterangannya, Kamis 14 Mei 2026.

Antrean pembelian BBM sebelumnya dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah seperti Palangka Raya, Sumatra Barat, Maluku hingga Morotai. Kondisi tersebut turut dipicu tingginya selisih harga antara solar subsidi dengan BBM nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex.

Pengawasan Barcode BBM Dinilai Masih Lemah

Tulus menyoroti praktik penggunaan lebih dari satu barcode dalam pembelian solar subsidi. Menurutnya, lemahnya pengawasan berpotensi membuka celah penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di lapangan.

Ia menilai sistem barcode seharusnya dibuat lebih ketat agar konsumsi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Salah satu langkah yang dinilai penting yakni membatasi satu kendaraan hanya menggunakan satu barcode aktif.

“Kalau pengawasannya konsisten, satu kendaraan cukup menggunakan satu barcode sehingga distribusi subsidi lebih mudah dikontrol,” katanya.

Tulus menegaskan pengawasan distribusi BBM perlu diperkuat untuk mencegah munculnya praktik pasar ilegal maupun penimbunan BBM subsidi. Terlebih, disparitas harga dinilai cukup tinggi dan memicu potensi penyalahgunaan.

Saat ini harga solar subsidi berada di kisaran Rp6.800 per liter, sementara Dexlite mencapai sekitar Rp26.000 per liter dan Pertamina Dex sekitar Rp27.900 per liter. Perbedaan harga yang signifikan tersebut disebut menjadi faktor utama meningkatnya pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM subsidi.

Pemerintah dan Pertamina Diminta Jaga Pasokan BBM

Selain pengawasan barcode, Tulus juga meminta pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) memastikan pasokan BBM tetap aman menjelang periode konsumsi tinggi masyarakat.

Ia menilai pemerintah perlu menjaga ketahanan stok minimal 21 hari sebagaimana yang selama ini disampaikan kepada publik. Evaluasi harga BBM nonsubsidi juga dinilai penting agar disparitas harga tidak semakin melebar dan memicu kepanikan baru di masyarakat.

Menurut Tulus, pengawasan ketat serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran distribusi BBM subsidi menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pasokan di daerah.

“Jika tidak ada pengawasan dan sanksi tegas, potensi pasar ilegal bisa semakin luas,” ujarnya.

Ia kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan demi mencegah antrean semakin panjang di berbagai wilayah Indonesia.*