BPJPH Kalahkan Semua Lembaga Negara di TikTok dan Instagram
- bpjph.halal.go.id
VIVATechno – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi dinobatkan sebagai lembaga negara dengan engagement rate media sosial tertinggi di Indonesia, berdasarkan riset nasional terbaru yang dirilis Universitas Ma’soem pada Oktober 2025.
Riset bertajuk Digital Public Perception 2025 itu dilakukan oleh Dr. H. Tonton Taufik Rachman, ST., MBA, Wakil Rektor Universitas Ma’soem, yang memimpin tim analisis aktivitas digital berbagai badan pemerintah di empat platform utama: Instagram, TikTok, X (Twitter), dan YouTube.
Hasilnya BPJPH unggul di semua platform utama dengan capaian engagement rate tertinggi di Indonesia TikTok: 7,82 persen (tertinggi dan jauh di atas rata-rata nasional), Instagram: 4,37 persen, YouTube: 3,26 persen dan Twitter (X) 2,15 persen.
“Engagement rate bukan sekadar angka, tapi cermin nyata perhatian dan kepercayaan publik terhadap lembaga,” ujar Dr. Taufik.
Ia menegaskan, capaian BPJPH menjadi bukti kuat bahwa komunikasi publik berbasis data dapat memperkuat citra dan kepercayaan masyarakat.
Strategi Digital BPJPH Dianggap Sukses
Dalam riset itu, BPJPH dinilai berhasil mengelola interaksi publik secara efektif dan humanis, terutama melalui konten edukatif tentang jaminan produk halal.
Dr. Taufik menambahkan, tingginya interaksi masyarakat menunjukkan bahwa isu halal kini menjadi perhatian utama di ranah digital, dan BPJPH mampu menjembatani kebutuhan informasi dengan pendekatan yang relevan dan mudah diakses.
“Masyarakat menilai program BPJPH sesuai kebutuhan mereka. Itu yang membuat engagement nya tinggi,” jelasnya.
Data Digital Gantikan Metode Lama
Riset Universitas Ma’soem juga menegaskan bahwa social media analytics kini menjadi alat ilmiah baru dalam mengukur kinerja komunikasi pemerintah.
“Dengan data digital, kita bisa menilai persepsi publik secara objektif, real-time, dan terukur,” ujar Dr. Taufik.
Metode ini dinilai lebih akurat dibandingkan survei konvensional karena mampu memantau respons publik terhadap setiap unggahan, kebijakan, hingga kampanye digital lembaga negara.
Contoh Baik bagi Instansi Lain
Hasil riset ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi instansi pemerintah lain untuk memperkuat strategi komunikasi digitalnya.
BPJPH disebut berhasil menampilkan model komunikasi yang inklusif, transparan, dan interaktif, menjadikannya contoh “best practice” bagi lembaga publik di era transformasi digital.
