Gubernur Pramono Lantik Ribuan ASN, Diingatkan Jangan Ada Main Mata!
VIVATechno – Legislator DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, mewanti-wanti agar tidak ada praktik jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Ia menegaskan, Jakarta sebagai barometer nasional akan sangat tercoreng bila praktik semacam itu benar terjadi.
“Jangan sampai di Pemprov DKI ada transaksi jabatan. Ini Jakarta, pusat perhatian nasional. Kalau sampai ada pungutan buat naik pangkat, itu memalukan banget. Apalagi kalau sampai ketahuan, malunya gak ketulungan,” tegas Lukmanul Hakim, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Lukman mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang melantik 1.840 pejabat eselon III dan IV di Balai Kota Jakarta.
Pelantikan massal ini, menurut Lukman, merupakan bagian dari upaya penataan birokrasi dan percepatan pelayanan publik.
Pramono memastikan seluruh proses seleksi jabatan dilakukan secara terbuka, berbasis merit, dan akuntabel mulai dari usulan Kepala OPD, evaluasi oleh BKD dan Sekda, hingga pertimbangan teknis dari BKN serta persetujuan Kemendagri.
“Prosesnya sudah sesuai standar. Tinggal bagaimana menjaga transparansinya. Kalau prosesnya tertutup, itu yang biasanya jadi celah penyimpangan,” ujar Lukman.
Dalam arahannya, Gubernur Pramono menegaskan bahwa pelantikan ini bertujuan mengisi kekosongan jabatan yang selama ini dipegang oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).
Ia menargetkan seluruh posisi di Pemprov DKI dapat terisi penuh pada November 2025, agar roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan maksimal.
“Jabatan ini bukan sekadar posisi, tapi amanah dan tanggung jawab besar. ASN harus punya kompetensi, inovasi, dan integritas,” pesan Pramono.
Menilai komitmen Gubernur, Lukman memastikan bahwa DPRD DKI Jakarta akan turut mengawasi secara ketat agar proses promosi jabatan berjalan bersih.
“Komitmen pimpinan itu baru langkah awal. Kalau sampai ada yang coba-coba main dalam proses jabatan, harus langsung diproses hukum. Ini bukan cuma bikin malu, tapi mencederai kepercayaan rakyat,” tegasnya.
