Solar Subsidi Bikin Geger, INDEF Sebut Distribusi Jadi Biang Masalah
- id.pinterest.com
VIVA - Pendiri Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Fadhil Hasan menegaskan pentingnya pengawasan distribusi BBM subsidi di tengah munculnya antrean panjang solar subsidi di sejumlah daerah.
Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan terletak pada stok energi nasional, melainkan pada tata kelola distribusi di lapangan. Fadhil mengatakan pemerintah bersama Pertamina sejauh ini masih mampu menjaga pasokan dan cadangan BBM nasional dalam kondisi aman.
Namun, distribusi BBM subsidi tetap membutuhkan pengawasan ketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan bagi masyarakat.
“Distribusi di lapangan tetap membutuhkan pengawasan ketat agar pasokan tidak terlambat sampai ke masyarakat,” kata Fadhil dalam keterangannya, Selasa 19 Mei 2026.
Antrean Solar Disebut Bukan Karena Stok Menipis
Fadhil menilai antrean solar subsidi yang terjadi di beberapa wilayah lebih banyak dipengaruhi lemahnya sistem distribusi dibandingkan keterbatasan stok BBM nasional. Ia menyebut cadangan energi yang disiapkan Pertamina sejauh ini masih relatif aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kalau melihat stok dan cadangan yang disiapkan Pertamina, persoalannya kemungkinan lebih berada pada tata kelola distribusi di lapangan. Jadi faktor terbesar memang ada pada distribusi,” ujarnya.
Anggota Dewan Energi Nasional itu juga menyoroti adanya lonjakan konsumsi BBM subsidi akibat disparitas harga dengan BBM nonsubsidi. Ketika harga BBM nonsubsidi meningkat, sebagian masyarakat memilih beralih menggunakan BBM subsidi yang lebih murah sehingga konsumsi melonjak.
Menurut Fadhil, kondisi tersebut harus diantisipasi karena dapat memicu antrean panjang di SPBU dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Dampak Antrean BBM Bisa Tekan Ekonomi Daerah
Fadhil mengingatkan antrean solar subsidi yang berlangsung lama berpotensi mengganggu distribusi barang dan meningkatkan biaya logistik nasional. Jika tidak segera diatasi, dampaknya bisa meluas terhadap inflasi daerah hingga daya beli masyarakat.
“Dampaknya terhadap inflasi dan aktivitas ekonomi daerah tentu bisa mulai terasa, terutama apabila distribusi barang terganggu dan biaya operasional meningkat,” katanya.
Ia menilai penguatan pengawasan distribusi BBM subsidi harus menjadi prioritas pemerintah dan Pertamina. Pengawasan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan identifikasi konsumen, tetapi juga perlu diperkuat melalui integrasi data lintas lembaga.
