Dedi Mulyadi Dukung Kebijakan Cukai Rokok Tak Naik, Tapi Tetap Jangan Merokok!

Ilustrasi Dilarang Merokok
Sumber :
  • Pinterest

VIVATechno - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) pada tahun 2026.
Namun, di balik dukungan tersebut, ia tetap menegaskan pentingnya kampanye anti merokok demi menjaga kesehatan masyarakat.

img_title Perluas Jaringan Nasional, BARAMUDA 08 Resmi Bentuk DPD Jabar di Bandung

“Saya delapan bulan lalu sudah bilang, kalau mau rokok ilegal hilang, caranya cukai rokok jangan dinaikkan,” kata Dedi Mulyadi saat ditemui di Bandung.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Dedi, kebijakan cukai memang punya pengaruh besar terhadap peredaran rokok ilegal. Bila tarif cukai terlalu tinggi, pasar rokok ilegal justru tumbuh subur. Namun jika stabil, pengawasan akan lebih mudah dilakukan.

img_title Kadin Jabar Punya Agenda Besar yang Bisa Ubah Lanskap Bisnis 2025–2030

“Apalagi kalau diturunkan, hilang tuh rokok ilegal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, stabilitas produksi tembakau di Jawa Barat akan memberi peluang bagi petani tembakau, pekerja pabrik, dan industri kecil yang bergantung pada sektor ini. 

img_title Cukai Rokok Elektrik 2026 Tak Naik, Tapi Ingat, Merokok Tetap Dilarang!

Meski begitu, Dedi menekankan pentingnya transformasi ekonomi petani agar tidak selalu bergantung pada tanaman tembakau di masa depan.

“Dengan cukai rokok tidak naik, maka produksinya stabil. Dengan produksi stabil, maka petani tembakau pasarnya terbuka,” kata Dedi.

Dedi juga menyoroti perlunya pengawasan ketat dan sistem hukum yang tegas untuk menekan peredaran rokok ilegal di daerah. “Sistemnya nanti harus dibenahi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengumumkan bahwa tarif CHT dan HJE tidak akan naik pada 2026. Keputusan ini mempertimbangkan dua faktor utama: daya beli masyarakat dan masih maraknya rokok ilegal di pasar.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk pelaku industri, serikat pekerja, dan petani. 

Mereka menilai kebijakan tersebut memberikan kepastian usaha dan perlindungan tenaga kerja, sekaligus memberi ruang pemulihan pasca kenaikan tarif beberapa tahun terakhir.*