WTP 11 Tahun Beruntun, DPRD Klungkung Awasi Penggunaan Anggaran Daerah
- Istimewa
VIVA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, mengatakan capaian opini WTP yang diraih selama 11 tahun berturut-turut merupakan hasil dari upaya menjaga tata kelola keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, capaian tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pengawasan agar pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Opini WTP merupakan capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, DPRD tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan dan mendukung pelaksanaan program pembangunan,” kata Gde Anom.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Klungkung menyatakan akan terus mencermati proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBD.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD), evaluasi serapan anggaran, pembahasan program prioritas, serta pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK.
DPRD juga menaruh perhatian pada sejumlah aspek yang kerap menjadi fokus pemeriksaan, seperti pengelolaan aset daerah, kepatuhan administrasi, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Gde Anom menyebutkan bahwa konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Pengawasan dilakukan sebagai bagian dari fungsi DPRD untuk memastikan setiap program berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” ujarnya.
Fokus pada Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah
Selain aspek administrasi dan pengelolaan keuangan, DPRD Klungkung berharap capaian opini WTP dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Menurut DPRD, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari hasil audit, tetapi juga dari pelaksanaan program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Karena itu, DPRD akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
