DPR Ingatkan Risiko Asimetris dalam ART, Indonesia Harus Waspada
VIVATechno - Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, Banyu Biru Djarot, menegaskan bahwa proses negosiasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat harus diawasi secara ketat oleh seluruh elemen bangsa.
Pernyataan ini muncul di tengah dinamika geopolitik global yang dinilai semakin tidak menentu. Menurut Banyu Biru, setiap tahapan negosiasi ART perlu dikawal secara menyeluruh dan terukur.
Ia menekankan bahwa prinsip kedaulatan dan kemerdekaan harus menjadi landasan utama dalam setiap klausul perjanjian, terutama terkait tarif resiprokal antar kedua negara. Ia mengingatkan bahwa detail dalam setiap kesepakatan tidak boleh diabaikan karena berpotensi berdampak langsung pada kepentingan nasional.
Oleh karena itu, seluruh klausul dalam ART harus dikaji secara cermat agar tidak mengurangi independensi Indonesia dalam menentukan kebijakan ekonomi. Lebih lanjut, Banyu Biru menilai bahwa pengawasan terhadap ART tidak bisa dilakukan secara parsial.
Ia mendorong keterlibatan publik sebagai bagian dari kontrol demokratis, sehingga proses negosiasi dapat berjalan transparan dan akuntabel. Menurutnya, legitimasi rakyat menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan strategis tersebut.
Dalam konteks ekonomi domestik, ia juga menyoroti potensi dampak perjanjian terhadap sektor UMKM, khususnya industri tekstil nasional. Sektor ini dinilai memiliki peran vital sebagai penopang ekonomi rakyat sekaligus penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Anggota DPR RI Banyu Biru Djarot
- Istimewa
“Negara harus hadir memastikan UMKM, terutama tekstil, tidak terdampak negatif akibat persaingan yang tidak seimbang,” ujarnya.
Selain itu, Banyu Biru menekankan pentingnya menjaga kedaulatan digital Indonesia dalam negosiasi ART. Ia mengingatkan bahwa data merupakan aset strategis bangsa di era ekonomi digital, sehingga perlindungannya tidak boleh dikompromikan dalam klausul perdagangan berbasis teknologi.
Dalam menjalankan fungsi legislatif, DPR RI, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan terhadap langkah pemerintah. Ia juga menyinggung pentingnya mempertimbangkan kondisi geopolitik global, termasuk dinamika konflik internasional dan perubahan peta energi dunia, dalam proses negosiasi tersebut.
Di sisi lain, transparansi berbasis data dinilai menjadi kunci agar publik dapat terlibat aktif dalam pengawasan. Hal ini sejalan dengan penguatan kebijakan Satu Data Indonesia yang saat ini tengah dibahas di parlemen.
