Pengabaian Aturan Pemerintah, Aplikator Ojol Potong Pendapatan Driver 30 Persen

VIVATechno – Para pengemudi ojek online menghadapi permasalahan serius terkait pemotongan biaya aplikasi yang mencapai lebih dari 30 persen oleh perusahaan aplikator di Jakarta pada Januari 2025. Kondisi ini bertentangan dengan regulasi pemerintah yang menetapkan batas maksimal potongan sebesar 20 persen.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menegaskan bahwa praktik ini melanggar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022.

Keputusan tersebut merupakan perubahan atas Kepmenhub Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

"Berulang kali kami dari Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia protes keras atas potongan biaya aplikasi yang sudah sangat tidak manusiawi," ungkap Igun.

Praktik pelanggaran ini dilakukan oleh dua perusahaan aplikasi besar yang beroperasi di Indonesia. Meskipun telah ada aturan yang jelas, tidak ada tindakan tegas dari pihak regulator.

Menurut Igun, ketiadaan pengawasan dan sanksi dari Kementerian Perhubungan membuat perusahaan aplikator secara sengaja mengabaikan regulasi yang berlaku.

"Hal ini sama saja menerangkan bahwa Menteri Perhubungan tidak berdaya melawan arogansi perusahaan aplikator yang melanggar regulasi," tambahnya.

Halaman Selanjutnya

Situasi ini semakin memberatkan para pengemudi ojek online yang sudah harus menghadapi berbagai tantangan operasional sehari-hari.