Googe Lawan Uni Eropa, Tolak Perintah Sediakan Sistem Pemeriksaan Fakta

VIVATechno – Google secara tegas menolak mengintegrasikan sistem pemeriksaan fakta pada hasil pencarian dan video YouTube, meskipun hal tersebut menjadi persyaratan dalam undang-undang baru Uni Eropa. Mengutip dari Axios, penolakan ini disampaikan langsung oleh Presiden Urusan Global Google, Kent Walker, kepada Wakil Direktur Jenderal Konten dan Teknologi Komisi Eropa, Renate Nikolay.

Dalam suratnya, Walker menegaskan bahwa integrasi pemeriksaan fakta yang dipersyaratkan oleh Code of Practice on Disinformation Komisi Eropa "tidak sesuai atau efektif" untuk layanan Google.

Aturan tersebut sebenarnya mengharuskan Google menampilkan hasil pemeriksaan fakta di samping hasil pencarian Google dan video YouTube.

Tidak hanya itu, peraturan ini juga mewajibkan Google untuk mengintegrasikan sistem pemeriksaan fakta ke dalam sistem peringkat dan algoritma mereka.

Google bersikukuh bahwa pendekatan moderasi konten yang mereka terapkan saat ini sudah terbukti efektif.

Sebagai bukti, mereka menunjuk keberhasilan moderasi konten selama siklus pemilihan global tahun lalu yang disebut "belum pernah terjadi sebelumnya."

Perusahaan teknologi ini justru mengklaim fitur baru yang ditambahkan ke YouTube tahun lalu, yang memungkinkan beberapa pengguna menambahkan catatan kontekstual ke video, memiliki "potensi signifikan."

Halaman Selanjutnya

Code of Practice on Disinformation Uni Eropa yang diperkenalkan pada 2022 sebenarnya mencakup beberapa komitmen sukarela yang diharapkan dapat dipenuhi oleh perusahaan teknologi dan perusahaan swasta, termasuk organisasi pemeriksa fakta.