TikTok di AS Terancam. Detik Detik Terakhir Penentuan Nasib Tanggal 10 Januarai 2025

VIVATechno – ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di China, akan menghadapi momen krusial di Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 10 Januari 2025.

Sidang ini akan menentukan nasib aplikasi media sosial yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari 170 juta warga Amerika tersebut.

Permasalahan bermula ketika Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang pada April 2024 yang mewajibkan ByteDance melepas kepemilikan TikTok kepada perusahaan Amerika Serikat sebelum 19 Januari 2025.

Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, TikTok terancam diblokir dengan alasan keamanan nasional.

Menanggapi situasi ini, TikTok mengajukan permohonan darurat pada 16 Desember 2024, dengan argumen bahwa aturan tersebut bertentangan dengan Amandemen Pertama Konstitusi AS.

"Kami percaya pengadilan akan menemukan bahwa larangan TikTok melanggar konstitusi, sehingga lebih dari 170 juta warga Amerika di platform kami dapat terus menggunakan hak kebebasan berbicara mereka," demikian pernyataan resmi TikTok.

Di sisi lain, Departemen Kehakiman AS menyebut TikTok sebagai 'ancaman keamanan nasional yang sangat besar', mengutarakan kekhawatiran tentang akses aplikasi terhadap data pengguna Amerika.

TikTok membantah keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai spekulasi tanpa bukti konkret.

Dampak larangan ini diprediksi akan sangat signifikan bagi TikTok, dengan potensi kehilangan sepertiga pengguna AS hanya dalam satu bulan.

Menariknya, di tengah ketegangan ini, Presiden terpilih Donald Trump yang akan mulai menjabat sehari setelah tenggat waktu, memberikan secercah harapan.

"Saya memiliki rasa hangat terhadap TikTok dan akan melihat masalah ini," ujar Trump pada 16 Desember lalu.

Sementara itu, TikTok terus memperjuangkan hak pengguna Amerika dengan menyatakan, "Jika warga Amerika, yang telah diberi informasi tentang risiko dugaan manipulasi konten secara 'terselubung,' memilih untuk terus melihat konten di TikTok dengan sadar, Amandemen Pertama memberi mereka hak untuk membuat pilihan itu tanpa sensor dari pemerintah."

Ketua Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, tetap bersikeras mendukung larangan ini, bahkan membandingkan TikTok dengan "penjahat yang keras kepala" dalam dokumen singkatnya.

Polemik ini semakin memanas di tengah ketegangan hubungan perdagangan antara AS dan China.

TikTok kini menggantungkan harapan pada keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan larangan tersebut dan mempertahankan prinsip kebebasan berbicara serta akses internet terbuka di Amerika Serikat.****