Bytedance Tolak Jual TikTok, Minta Keadilan Seperti Perusahaan China Lain

ByteDance
Sumber :
  • id.pinterest.com

VIVATechnoBytedance, perusahaan induk TikTok asal China, mengajukan penolakan penjualan platform media sosialnya di Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Minggu (12/1/2025), melalui argumentasi pengacaranya yang meminta perlakuan adil seperti perusahaan China lainnya yang beroperasi di negara tersebut.

Cara Menghapus Kontak WhatsApp dengan Mudah dan Cepat

Penolakan ini muncul menjelang batas waktu 19 Januari 2025, dimana TikTok harus dijual atau dilarang beroperasi di Amerika Serikat sesuai aturan yang berlaku.

Dalam sidang Mahkamah Agung, pengacara TikTok mengajukan perbandingan dengan kasus serupa untuk memperkuat argumen mereka.

Cara Menyelamatkan Smartphone yang Terkena Air: Panduan Lengkapnya di Sini

Noel Fransisco, pengacara yang mewakili TikTok dan Bytedance, mengilustrasikan kasus ini dengan contoh bioskop. "Dulunya bioskop AMC dimiliki perusahaan AMC. Berdasarkan teori, kongres bisa memerintahkan bioskop AMC menyensor film apapun yang tidak disukai atau yang diinginkan Kongres," jelasnya.

ByteDance

Photo :
  • id.pinterest.com
Lagi Cari HP Murah? Ini Dia 3 Rekomendasi HP Murah Terbaik di Tahun 2025

Jefrrey Fisher, pengacara pembuat konten TikTok, mempertanyakan kebijakan yang hanya menargetkan TikTok.

"Sangat mengherankan mengapa yang dipilih hanya Tiktok saja dan tidak memilih perusahaan lain yang data pribadinya diambil dari puluhan juta orang. Selama prosesnya, tersedia juga untuk dikendalikan China," ungkap Fisher.

Fisher membandingkan dengan platform e-commerce Temu yang juga berasal dari China dan memiliki 70 juta pengguna di Amerika Serikat.

Aturan penjualan TikTok ini merupakan kebijakan yang ditandatangani Presiden Joe Biden, dengan batas waktu divestasi ditetapkan sehari sebelum pelantikan Donald Trump sebagai presiden AS yang baru.

Meskipun hukum memberikan kesempatan perpanjangan waktu hingga 90 hari, Bytedance belum menunjukkan upaya konkret untuk menjual TikTok.

Donald Trump sendiri telah meminta penundaan batas waktu penjualan pada akhir Desember 2024.

Permintaan penundaan ini bertujuan agar pemerintahan Trump dapat mendalami aspek politik yang menjadi isu utama dalam kasus tersebut.

Situasi ini semakin menegangkan mengingat deadline yang semakin dekat dan belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena dapat memengaruhi nasib platform media sosial yang memiliki jutaan pengguna di Amerika Serikat.

Keputusan final dari Mahkamah Agung akan menjadi penentu masa depan TikTok di pasar Amerika Serikat.****